Pengurus dan Anggota DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta saat Buka Puasa Bersama, Jumat (31/05/2019). (Foto: Urbannews.co.id/Marselinus)

EDITOR.ID, Jakarta,- Advokat harus terus meng up grade kemampuan dan profesiolisme dalam menghadapi pesatnya perkembangan dan perubahan hukum di era digital. Caranya dengan menggelar workshop, pelatihan dan Forum Discussion Group (FGD) secara berjadwal dan massif

Gagasan ini disampaikan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) Dr. Urbanisasi, SH., MH., CLA., CIL kepada jajaran Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) DKI Jakarta saat berdiskusi dengan organisasi profesi advokat ini dalam acara Buka Puasa Bersama.

DPD KAI DKI Jakarta menyelenggarakan Buka Puasa Bersama sekaligus silaturahmi anggota KAI wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan buka puasa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KAI DKI Jakarta, Nurdamewati Sihite, SH., MH., berlangsung di Kantor KAI Jakarta, Graha Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (31/05/2019).

 

Jajaran pengurus DPD KAI DKI Jakarta usai acara Buka Puasa Bersama

Jajaran pengurus DPD KAI DKI Jakarta usai acara Buka Puasa Bersama

Usai buka puasa bersama, jajaran pengurus dan anggota KAI DKI Jakarta menggelar diskusi berbagi pengalaman dan usulan. Dialog yang berjalan santai tapi serius mendiskusikan terkait program kerja yang akan dilaksanakan DPD KAI DKI Jakarta kedepan.

Diantaranya program mendukung program DPP KAI dalam membentuk Advokat Kompeten Era Digital.

Kualifikasi Advokat KAI kedepan akan semakin mudah diakses melalui aplikasi berbasis Internet dengan menampilkan identitas, kompetensi atau konsentrasi keahlian masing-masing anggota advokat KAI. Advokat KAI juga menggunakan Single Identity Number antara KTA dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun sebagai fungsi smart card lainnya.

Menurut Urbanisasi, persoalan yang tak kalah penting untuk diprogramkan kedepan yakni peningkatan kualitas SDM Advokat KAI DKI Jakarta secara khusus dan Advokat KAI se Indonesia secara umum.

“Sekalipun bertransformasi ke era digital tapi pengetahuan atau pemikiran kita lebih manual daripada era digital yah sama aja. Kenapa demikian, karena kita tidak mau mengupgrade diri. Oleh sebab itu, para pelopor Advokat Digital harus upgrade dirinya melalui peningkatan kualitas SDM agar fasilitasnya kekinian diiringi dengan ilmunya yang juga kekinian,” tegas Urbanisasi.

Peningkatan kualitas ini tentu dipengaruhi oleh berbagai proses terutama pendidikan calon Advokat KAI itu sendiri dan pendidikan tambahan lainnya setelah menjadi pengacara.

Lebih lanjut, Urbanisasi menjelaskan cara untuk mengembangkan diri yakni dengan mengasah kemampuan advokat itu sendiri karena tenggang waktu Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sangat singkat sementara kegiatan seorang pengacara itu sangat kompleks.

Pengembangan diri bisa dilakukan melalui pendidikan tambahan lewat pelatihan-pelatihan atau asesmen dan seminar-seminar.

Menurutnya, dapat juga dilakukan dengan menggalang kantor-kantor hukum untuk menemukan hal-hal baru dari pengalaman praktisi di lapangan, kemudian bisa didiskusikan dalam forum seminar sehari.

Melakukan research terhadap kasus-kasus yang dihadapi untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dipresentasikan atau kita rangsang para advokat untuk berani menulis buku dari hasil penelitiannya untuk menjadi sebuah karya pribadi sekaligus kebanggaan organisasi.

“Siapa yang dapat menggagas semua itu, yakni organisasi atau wadah dalam hal ini DPD KAI DKI Jakarta . Organisasi punya peran penting dalam meningkatkan SDM atau kompetensi seorang advokat,” ungkap lulusan doktor hukum dari Universitas Hasanuddin ini.

Lebih tegas, ungkap Urban, tugas organisasi bukan hanya menggalang pembuatan KTA, pelaksanaan PKPA, kumpul-kumpul mengadakan Rakerda, Rakernas, Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan lain sebagainya.

Tapi organisasi harus mengupayakan agar tiap bulan kemampuan SDM Pengacara itu meningkat 1 level baik dari sisi komunikasinya, sisi bahasanya, keterampilan, pengetahuan, attitude, maupun kemampuan-kemampuan lain terkait dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

“Semua itu harus dimulai dari Advokat KAI DKI Jakarta sebagai barometer KAI Se Indonesia,” paparnya.

Mengapa? Karena sebagai cabang yang memiliki jumlah anggota paling besar, DPD KAI Jakarta harus menjadi pengagas atau contoh bagian daerah-daerah lain.

Salah satu program penting yang dapat dilakukan dalam waktu dekat yakni KAI DKI Jakarta harus bisa menyelenggarakan seminar sehari dan diskusi rutin mingguan minimal satu kali dalam seminggu.

“Program kerja tersebut membahas materi-materi dari narasumber kompeten atau kasus-kasus dari anggota organisasi yang menemui masalah proses hukum di lapangan untuk bersama mencari problem solving atas keadaan demikian,” kata Urbanisasi yang juga Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Taruma Nagara ini.

Mengakhiri diskusi bersama, Ketua DPD KAI DKI Jakarta Nurdamewati mengapresiasi partisipasi semua pengurus dan anggota. Pihaknya menampung semua saran yang didiskusikan bersama dan akan melaksanakan program kerja organisasi DPD KAI DKI Jakarta ini setelah libur lebaran Juni 2019.

Nurdamewati yang baru saja diangkat jadi Ketua DPD KAI Jakarta ini merasa welcome untuk semua masukan yang sifatnya membangun organisasi dan kebersamaan antar anggota kedepan.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama ambil bagian dalam membesarkan organisasi dan selalu menjaga nama baik lembaga tercinta Kongres Advokat Indonesia.

Buka Puasa Bersama dan Diskusi ini juga dihadiri perwakilan pengurus DPP KAI, Junaidi, SH. Menurutnya, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto tidak dapat hadir karena sedang bertugas keluar kota. (tim)